Model desa konservasi



Yüklə 1.22 Mb.
səhifə1/4
tarix04.06.2017
ölçüsü1.22 Mb.
  1   2   3   4


MODEL DESA KONSERVASI

(MDK)

disarikan oleh:

Soemarno, pslp-ppsub-2011
Desa konservasi adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi. Model ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapat akses yang aman untuk pemanfaatan kawasan sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan hutan. Model akses pemanfaatan ini dapat berbeda-beda dari satu kawasan ke kawasan lain tergantung pada kesepakatan dengan pihak yang berwenang dalam pengelolaan kawasan.

KONSERVASI
“Konservasi” berasal dari kata “Conservation” yang terdiri atas kata con (together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian “upaya memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use)”.
Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi.
Konservasi dalam pengertian sekarang, sering diterjemahkan sebagai the wise use of nature resources (pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana). Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut :

1.     Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama (American Dictionary).

2.      Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial (Randall, 1982).

3.      Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (IUCN, 1968).

4. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang (WCS, 1980).

 

Menurut Rijksen (1981), konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural dimana pada saat dulu, upaya konservasi lebih buruk daripada saat sekarang. 


Secara keseluruhan, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (KSDAH) adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 

Di Indonesia, kegiatan konservasi seharusnya dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat, mencakup masayarakat umum, swasta, lembaga swadaya masayarakat, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya. 

Sedangkan strategi konservasi nasional telah dirumuskan ke dalam tiga hal berikut taktik pelaksanaannya, yaitu :

1.      Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK)

a.   Penetapan wilayah PSPK.

b.   Penetapan pola dasar pembinaan program PSPK.

c.   Pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK.

d.   Penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK.

e.   Penertiban maksimal pengusahaan di perairan dalam wilayah PSPK.

2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

a. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (in-situ dan eks-situ konservasi).

3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.


  1. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.

  2. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (dalam bentuk : pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, perburuan, peragaan, pertukaran, budidaya).



Sumber: Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, DEPARTEMEN KEHUTANAN, 2008.



KAWASAN KONSERVASI
Kawasan konservasi dalam arti yang luas, yaitu kawasan dimana konservasi sumberdaya alam hayati dilakukan. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada, tidak memuat definisi mengenai kawasan konservasi secara jelas.
Pengertian kawasan konservasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam(PHKA), Departemen Kehutanan adalah “kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru dan hutan lindung”. Sementara itu istilah-istilah yang lebih dikenal adalah “kawasan lindung“.
Menurut ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ada beberapa kawasan konservasi, yaitu :

1. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang mencakup

a. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

b. Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.


2. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang mencakup :

a. Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

b. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

c. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam.



1. Taman Nasional
Kriteria Penetapan Kawasan Taman Nasional (TN) adalah sebagai berikut :

1. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;

2. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;

3. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;

4. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;

5. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.


Pengelolaan taman nasional dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Ekonomi, dapat dikembangkan sebagai kawasan yang mempunyai nilai ekonomis, sebagai contoh potensi terumbu karang merupakan sumber yang memiliki produktivitas dan keanekaragaman yang tinggi sehingga membantu meningkatkan pendapatan bagi nelayan, penduduk pesisir bahkan devisa negara.

2. Ekologi, dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di daratan maupun perairan.

3. Estetika, memiliki keindahan sebagai obyek wisata alam yang dikembangkan sebagai usaha pariwisata alam / bahari.

4. Pendidikan dan Penelitian, merupakan obyek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian.

5. Jaminan Masa Depan, keanekaragaman sumber daya alam kawasan konservasi baik di darat maupun di perairan memiliki jaminan untuk dimanfaatkan secara batasan bagi kehidupan yang lebih baik untuk generasi kini dan yang akan datang.


Kawasan taman nasional dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan taman nasionali kelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya.

Rencana pengelolaan taman nasional sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Pengelolaan Taman nasional didasarkan atas sistem zonasi, yang dapat dibagi atas : Zona inti, Zona pemanfaatan Zona rimba; dan atau yang ditetapkan Menteri berdasarkan kebutuhan pelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Kriteria zona inti, yaitu : mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan atau tidak atau belum diganggu manusia mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.

Kriteria zona pemanfaatan, yaitu : mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.· Kriteria zona rimba, yaitu : kawasan yang ditetapkan mampu mendukung upaya perkembangan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi memiliki keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu.

Upaya pengawetan kawasan taman nasional dilaksanakan sesuai dengan sistem zonasi pengelolaannya:



  1. Upaya pengawetan pada zona inti dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : perlindungan dan pengamanan inventarisasi potensi kawasan penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan.

  2. Upaya pengawetan pada zona pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : perlindungan dan pengamanan inventarisasi potensi kawasan penelitian dan pengembangan dalam menunjang pariwisata alam

  3. Upaya pengawetan pada zona rimba dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : perlindungan dan pengamanan inventarisasi potensi kawasan penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan pembinaan habitat dan populasi satwa.

Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan :

1. Pembinaan padang rumput

2. Pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa

3. Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa

4. Penjarangan populasi satwa

5. Penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau

6. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.


Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan taman nasional adalah :

1. Merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem

2. Merusak keindahan dan gejala alam

3. Mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan

4.Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Sesuatu kegiatan yang dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melakukan kegiatan yang berakibat terhadap perubahan fungsi kawasan adalah :

a. Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan

b. Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut sumberdaya alam ke dan dari dalam kawasan.Taman nasional dapat dimanfaatkan sesuai dengan sistem zonasinya :


Pemanfaatan Zona inti :

1. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan

2. Ilmu pengetahuan

3. Pendidikan

4. Kegiatan penunjang budidaya
Pemanfaatan zona pemanfaatan :

1. Pariwisata alam dan rekreasi

2. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan

3. Pendidikan dan atau

4. Kegiatan penunjang budidaya
Pemanfaatan zona rimba :

1. penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan

2. ilmu pengetahuan

3. pendidikan

4. kegiatan penunjang budidaya

5. wisata alam terbatas. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam.



2. Cagar Alam

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Adapun Kriteria untuk penunjukkan dan penetapan sebagai kawasan cagar alam :

1. Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem;

2. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya;

3. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;

4. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin keberlangsungan proses ekologis secara alami;

5. Mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan atau

6. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah.


Pemerintah bertugas mengelola kawasan cagar alam. Suatu kawasan cagar alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan cagar alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Upaya pengawetan kawasan cagar alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Perlindungan dan pengamanan kawasan

2. Inventarisasi potensi kawasan

3. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan.
Beberapa kegiatan dilarang karena dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan cagar alam adalah :

1. melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan

2. memasukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan

3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan

4. menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan, atau

5. mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.


Larangan juga berlaku terhadap kegiatan yang dianggap sebagai tindakan permulaan yang berkibat pada perubahan keutuhan kawasan, seperti : memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan, atau membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mengangkut, menebang, membelah, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan ke dan dari dalam kawasan.

Sesuai dengan fungsinya, cagar alam dapat dimanfaatkan untuk:

1. Penelitian dan pengembangan

2. Ilmu pengetahuan

3. Pendidikan

4. Kegiatan penunjang budidaya.




  1. Suaka Margasatwa

Kawasan suaka margasatwa, adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Adapun kriteria untuk penunjukkan dan penetapan sebagai kawasan suaka margasatwa:

1. Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;

2. Merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah;

3. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;

4. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan atau

5. Mempunyai luasan yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
Pemerintah bertugas mengelola kawasan suaka margasatwa. Suatu kawasan suaka margasatwa dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan suaka margasatwa sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Upaya pengawetan kawasan suaka margasatwa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. perlindungan dan pengamanan kawasan

2. inventarisasi potensi kawasan

3. penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan.

4. pembinaan habitat dan populasi satwa


Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan :

1. Pembinaan padang rumput

2. Pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa

3. Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa

4. Penjarangan populasi satwa

5. Penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau

6. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.
Beberapa kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan suaka margasatwa alam adalah :

1. Melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan

2. Memasukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan3. memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan

4. Menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan, atau

5. Mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa
Larangan juga berlaku terhadap kegiatan yang dianggap sebagai tindakan permulaan yang berkibat pada perubahan keutuhan kawasan, seperti :

1. Memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan, atau

2. Membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, mengangkut, menebang, membelah, merusak, berburu, memusnahkan satwa dan tumbuhan ke dan dari dalam kawasan.
Sesuai dengan fungsinya, cagar alam dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan

1. ilmu pengetahuan

2. pendidikan

3. wisata alam terbatas

4. kegiatan penunjang budidaya.
Kegiatan penelitian di atas, meliputi :

Penelitian dasar, penelitian untuk menunjang pemanfaatan dan budidaya.Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.





  1. Taman Wisata Alam

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Adapun kriteria untuk penunjukkan dan penetapan sebagai kawasan taman wisata alam:

1. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;

2. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya atarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

3. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.
Kawasan taman wisata alam dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan taman wisata alamdikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya.

Rencana pengelolaan taman wisata alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Upaya pengawetan kawasan taman wisata alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Perlindungan dan pengamanan

2. Inventarisasi potensi kawasan

3. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi

4. Pembinaan habitat dan populasi satwa.
Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan :

1. Pembinaan padang rumput

2. Pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa

3. Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa

4. Penjarangan populasi satwa

5. Penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau

6. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.
Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan taman wisata alam adalah :

1. berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan

2. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan

3. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.


Sesuai dengan fungsinya, taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk :

1. Pariwisata alam dan rekreasi

2. Penelitian dan pengembangan (kegiatan pendidikan dapat berupa karya wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan wisata alam tersebut).

3. Pendidikan

4. Kegiatan penunjang budaya.



  1. Taman Hutan Raya

Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Adapun kriteria penunjukkan dan penetaan sebagai kawasan taman hutan raya :

1. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah;

2. Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam; dan

3. Mempunyai luas yang cukup yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli dan atau bukan asli.


Kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan taman wisata alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya.

Rencana pengelolaan taman hutan raya sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Upaya pengawetan kawasan taman hutan raya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Perlindungan dan pengamanan

2. Inventarisasi potensi kawasan

3. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengelolaan

4. Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa. Pembinaan dan pengembangan bertujuan untuk koleksi.
Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan taman hutan raya adalah :

1. Merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem

2. Merusak keindahan dan gejala alam

3. Mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan

4. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Sesuatu kegiatan yang dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melakukan kegiatan yang berakibat terhadap perubahan fungsi kawasan adalah :

1. memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan

2. membawa alat yang lazim digunakan untuk mengambil, menangkap, berburu, menebang, merusak, memusnahkan dan mengangkut sumberdaya alam ke dan dari dalam kawasan.

Sesuai dengan fungsinya, taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk :

1. Penelitian dan pengembangan (kegiatan penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan kawasan tersebut).

2. Ilmu pengetahuan

3. Pendidikan

4. Kegiatan penunjang budidaya

5. Pariwisata alam dan rekreasi

6. Pelestarian budaya.


6. Taman Buru
Taman buru adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat potensi satwa buru, yang diperuntukan untuk rekreasi berburu. Taman buru adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat potensi satwa buru, yang diperuntukan untuk rekreasi berburu.

MODEL DESA KONSERVASI (MDK)
 Desa yang dijadikan contoh dalam upaya PEMBERDAYAAN Masyarakat di dalam / sekitar kawasan konservasi

 Dengan memfungsikan kelembagaan lokal

 Bertujuan menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap Kawasan Konservasi dan berdampak positif terhadap perlindungan, pengawetan serta pemanfaatan kawasan konservasi

 Didukung oleh semua pemangku kepentingan yang terkait.



RUANG LINGKUP MDK

1. Pemberdayaan Masyarakat Setempat

2. Penataan Ruang/Wilayah Pedesaan Berbasis Konservasi

3. Pengembangan Ekonomi Pedesaan Yang Berbasis Konservasi.





  1. Pemberdayaan Masyarakat

Sembilan tahapan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Membangun Kesepahaman dengan pihak terkait

2. Membangun/mengembangkan kelembagaan di tingkat desa.

3. Menyiapkan fasilitator/pendamping.

4. Pelatihan PRA perangkat desa

5. Melaksanakan PRA di lokasi desa dan sekitarnya

6. Peningkatan kapasitas SDM (masyarakat) / pelatihan ketrampilan produktif.

7. Pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

8. Membangun kemitraan dan jejaring usaha produktif.

9. Monitoring dan evaluasi.


  1. Penataan ruang / Wilayah Pedesaan






  1. Pengembangan Ekonomi Pedesaan



KRITERIA MDK
 Desa yang berlokasi di sekitar/ di dalam kawasan konservasi

 Masyarakat mempunyai ketergantungan dengan KK

 Desa yang masyarakat nya miskin dan pendapatan rendah

 Desa yang mempunyai potensi SDA yang dapat dikembangkan di kawasan konservasi

 Desa yang dapat dijadikan contoh bagi desa lain

 Desa yang masyarakatnya berpendidikan rendah

 Bentuk kegiatan semaksimal mungkin berhubungan satu-sama lain. Bentuk kegiatan semaksimal mungkin berhubungan dengan program kehutanan.
Kriteria Keberhasilan MDK

 Terbentuknya lembaga masyarakat sebagai wadah penyusunan perencanaan desa partisipatif

 Berjalannya peran pendampingan

 Terjadi interaksi positif antar kelompok & antar desa

 Meningkatnya kesejahteraan & pendapatan masyarakat desa di sekitar dan di dalam kawasan konservasi

 Berkurangnya gangguan terhadap KK

 Meningkatnya peran & fungsi KK

 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap KSDAH & Energi

 Tertatanya dengan rapi aktivitas masyarakat.

 Meningkatnya kesehatan masyarakat dengan lingkungan pedesaan yang asri.



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUTAN
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dimanapun meraka tinggal telah menjadi perhatian pemerintah. Termasuk bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan dan di sekitar kawasan konservasi.

Menurut Dirjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam), esensi permasalahan selama ini adalah keberpihakan kepada masyarakat yang sebetulnya lebih layak mengelola.  Sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengakomodir dan memperjelas status masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi.  Program pemberdayaan merupakan program lintas sector, sehingga masukkan dari beberapa sector yang telibat sangat diperlukan.

Kebijakan pemerintah diharapkan dapat menyikapi beberapa keterlanjuran namun tetap mengacu pada prinsip kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga keterlanjuran yang seharusnya dapat disikapi bersama dalam permenhut tersebut. Keterlanjuran keberadaan masyarakat, keterlanjuran ekosistem buatan dan keterlanjuran dalam pemanfaatan hasil hutan yang bersifat ekspoitatif dan ekstraktif.

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya akan menyasar pada masyarakat yang sudah turun temurun tinggal di kawasan konservasi (baik di dalam maupun di sekitar kawasan), termasuk masyarakat adat dan segala kearifan lokal yang mereka miliki. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengingatkan bahwa pemberdayaan atau kebijakan apapun hendaknya tidak memperhatikan hak azasi masyarakat adat.

Masyarakat lokal harus diberikan kebebasan untuk dapat menentukan nasib sendiri, mempertahankan tanah, wilayah, sumberdaya alam, budaya dan kekayaan intelektual yang mereka miliki serta apa pun model pemberdayaan dan bentuk-bentuk pembangunan harus sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Wilayah konservasi tidak dapat lepas dari zona penyangga (buffer zone).  Keberadaan zona ini akan menentukan kelestarian dan terjaganya ekologi di wilayah konservasi. Zona penyangga merupakan objek utama dari kebijakan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat seyogyanya menjadi satu kesatuan sistem dalam pengelolaan termasuk didalamnya secara teknis, sosial ekonomi dan budaya.

Pemberdayaan bukan hanya sebagai proyek, namun harus memperhatikan berbagai aspek. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan? Siapa saja yang akan diberdayakan? Dimana wilayahnya? Bagaimana caranya? Bagaimana membangun kelembagaan? Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana proses evaluasi yang akan dilakukan?”.
Pemberdayaan dapat dimaknai secara beragam, tergantung dari sisi dan latar belakang realitas yang dihadapi oleh kelompok masyarakat atau individu. Namun pengertian yang paling mudah dipahami adalah bahwa pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti mampu atau mempunyai kemampuan dalam hal ekonomi, politik dan tentu saja mampu mandiri dalam tatanan kehidupan sosial. Pemberdayaan di wilayah pedesaan dan di perkotaan pada umumnya mempunyai kesamaan, yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, akses warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan perilaku politik.

Konsep pemberdayaan yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Aktualisasinya masih tetap memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri, kemudian lebih dikenal dengan participatory rural appraisal (PRA).

Belum berhasilnya upaya pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti penyediaan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana umum dan pendampingan ,  dikarenakan kebijakan program yang selama ini dilakukan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat (top down). Kebijakan seperti ini mempunyai kelemahan yang perlu dikoreksi, seperti:

(1) Pemberdayaan yang berindikasi KKN

(2) Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro

(3) Kebijakan yang terpusat

(4) Lebih bersifat karikatif

(5) Memposisikan masyarakat sebagai obyek

(6) Cara pandang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi

(7) Bersifat sektoral

(8) Kurang terintegrasi

(9) Tidak berkelanjutan atau mengesampingkan daya dukung lingkungan.

Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal penting dalam memajukan masyarakat desa dalam pemberdayaan:


  1. Fasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat desa melalui kegiatan forum rembuk diskusi reguler yang dilakukan secara keliling antar desa (rural rountable disscussion) dengan pemahaman belajar dari pengalaman untuk menjadikan daur program pemberdayaan.

  2. Fasilitasi pemetaan partisipatif oleh masyarakat desa sebagai dasar penggalian kebutuhan, permasalahan, potensi sumber daya alam, dan masyarakat desa.

  3. Memfasilitasi penggalangan dan penggunaan  sumber dana untuk skala kebutuhan prioritas dan perekonomian desa yang dituangkan dalam PERDes dan APBDes baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain.

  4. Fasilitasi pemahaman dan kemitraan pemerintah desa, BPD dan masyarakat adalah mitra dan sekaligus agen perubahan yang mampu menyusun dan merencanakan APBDes yang akan dituangkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD).

  5. Memfasilitasi dan menumbuhkan fasilitator dari desa itu sendiri sebagai agen perubahan dari dalam (PRA) yang memotivasi kegiatan belajar dan karakteristik desa untuk menemukan pola ekonominya sendiri.

  6. Memfasilitasi kaum perempuan untuk lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan perkembangan pedesaan.

  7. Membuat media warga sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi dalam berkegiatan dan penggunaan anggaran desa.

  8. Memanfaatkan potensi desa, mengelola secara ber-kesinambungan, dan ramah lingkungan.

Geliat Kelompok Tani Mahoni Tani Makmur dari Desa Wonoharjo Kec. Rowokele Kebumen dalam menanam dan memelihara dengan baik pohon Mahoninya sebagai salah satu kegiatan Hutan Rakyat Mahoni.


http://pitnal.files.wordpress.com/2008/01/dsc04710.jpg

Sumber: http://pitnal.wordpress.com/

Ngelmu Jor Klowor” yang jadi kebiasaan Petani dalam menangani pohon Mahoninya tentunya ada yang menjadi penyebabnya. Walaupun untuk segelintir orang tetap memelihara pohon Mahoninya dengan baik dan penuh keuletan seperti tanaman lainnya. Sementara itu, Pohon Mahoni yang besar-besar dengan mudahnya dilipat menjadi beberapa lembar uang Ratusan ribu rupiah. Padahal pohon besar itu yang menanam adalah Bapaknya, atau seringkali justru Kakek/Mbah-nya dulu sewaktu muda.


Forum Pacitan Sehat

Hutan mempunyai jasa yang sangat besar bagi kelangsungan makhluk hidup terutama manusia. Salah satu jasa hutan adalah mengambil karbon dioksida dari udara dan menggantinya dengan oksigen yang diperlukan makhluk lain. Maka hutan disebut paru-paru dunia. Jadi, jika terlalu banyak hutan yang rusak, tidak akan ada cukup oksigen untuk pernapasan. 



http://lh3.ggpht.com/-q3nht64nneo/tvqq9dimiki/aaaaaaaaaj4/h5imsdaa6es/s288/dsc_0038a.jpg

Sumber: http://forumpacitansehat.blogspot.com/2011/02/forum-pacitan-sehat-adakan-gerakan.html


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu Forum Pacitan Sehat pada hari Senin (31/1/11) melaksanakan kegiatan di kawasan titik Pantau Desa Donorojo, Dusun Jajar tepatnya di gubuk Druju, Kecamatan Donorojo, mengadakan kegiatan pelestarian hutan / penanaman pohon bersama kelompok tani dusun Jajar Desa Donorojo Kecamatan Donorojo yang dihadiri oleh berbagai Tokoh Masyarakat, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan sebagai Tim Pembina Kabupaten, Hutbun, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Bappeda, Forum Pacitan Sehat, Radio Suara Pacitan, RGPA, Muspika Donorojo, Puskesmas Donorojo serta Perangkat Desa Donorojo. 



Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə