Huru-Hara Vaksin Palsu

Huru-Hara Vaksin Palsu

oleh Iwan Ridwan*

Vaksin (dalam istilah kedokteran) diartikan kamus besar KBBI (2008) sebagai “bibit penyakit (semisal cacar) yang sudah dilemahkan, digunakan untuk vaksinasi ke dalam tubuh manusia ataupun binatang”. Metode vaksinasi ini tak terlepas dari peran Edward Jenner sejak penemuan “vaksin cacar”, yang ampuh mengobati penyakit cacar sekitar tahun 1980 (Khaedir, 2016).

Tanpa kita sadari, metode penggunaan “vaksin” ini menyimpan sebuah ironi. Istilah vaksin bermakna memasukkan/menyuntikkan bibit penyakit ke dalam tubuh agar pasien (orang atau hewan) tidak terserang penyakit yang disuntikkan. Ini dilakukan semata-mata agar pasien kebal dan tahan terhadap serangan penyakit tertentu. Sebagai contohnya, tentu kita tidak asing dengan istilah “vaksin flu burung” ketika musim ayam-ayam mati mendadak atau “vaksin meningitis” ketika musim haji dan umrah tiba.

Namun, apa jadinya jika pencegahan penyakit itu kini malah mengancam kesehatan masyarakat? Berpenyakit dari bibit penyakit? Inilah yang tampaknya menghantui masyarakat Indonesia, khususnya para orang tua yang mengkhawatirkan bayi dan balitanya setelah beredarnya vaksin palsu di sejumlah daerah.

Data Kementerian Kesehatan mencatat, ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan di 9 provinsi yang terindikasi menggunakan vaksin palsu itu. Ada 14 rumah sakit dan 8 klinik yang diduga turut mengedarkan vaksin palsu sebagaimana data yang dirilis Menteri Kesehatan RI saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI kamis lalu. Mayoritas rumah sakit itu berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Pikiran Rakyat, 15/7).

Sontak hal ini membuat geram pemerintah, terutama para orang tua yang bayi dan balitanya divaksinasi di sejumlah rumah sakit yang masuk dalam daftar tersebut. Para orang tua minta kejelasan, jaminan keamanan dan keselamatan atas kasus tersebut. Pemerintah diharapkan jangan tinggal diam. Harus dilakukan tindakan tegas kepada semua pelaku yang terlibat. Selain itu, distribusi dan regulasi tentang penyediaan vaksin ke depannya harus menjadi prioritas. Demi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tetap terjaga. Jaminan vaksin ulang gratis yang kini menjadi solusi, harus kita awasi bersama bagaimana eksekusinya untuk pelayanan masa depan generasi emas kita.

Sungguh fenomena yang menarik dan menggemaskan karena saat ini masyarakat tengah akbar dengan hal yang berbau palsu. Tentu ingatan kita masih terawat dengan kasus-kasus kepalsuan lainnya seperti alat canggih palsu, ijazah palsu, pupuk palsu, uang palsu, dan beras plastik/sintetis yang sempat melanda masyarakat. Semua hal yang berbau palsu/imitasi itu pada akhirnya merujuk pada hasil perbuatan manusia yang dikaburkan keuntungan semata.

Berbicara semua kasus kepalsuan, khususnya vaksin palsu, tentu tak terlepas dari urusan bahasa yang menjadi saksi fenomena sosial masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Palmer (1999: 11), “bahasa merupakan perwujudan terpenting dari kehidupan mental penggunanya”. Bahasa memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena bahasa mampu mentransfer keinginan, gagasan, kehendak, dan emosi dari seorang manusia kepada manusia lainnya (Chaer, 2009: 28).

Kasus-kasus kepalsuan ini turut menyulut huru-hara yang menjadi isu bersama. Tidak hanya media cetak, media elektronik pun tak henti mewartakan kasus ini. Semuanya menghasilkan ragam bahasa yang menarik dan potensial untuk dunia kebahasaan kita. Akan lebih menarik lagi, jika nantinya Badan Bahasa merekam semua fenomena tersebut dalam kamus besar KBBI masa depan.

Istilah vaksin yang dulunya positif tampaknya mulai bergeser rasa bahasanya akibat adanya kasus vaksin palsu tersebut. Dalam bidang linguistik, fenomena ini mencerminkan suatu perubahan makna “peyoratif” (istilah Semantik). Dalam peyoratif, makna baru dirasakan lebih rendah nilainya daripada makna yang lama. Misalnya, kata kaki tangan yang dulu dipakai dalam arti baik ‘pembantu’ bergeser menjadi arti yang kurang baik ‘pembantu dalam kejahatan atau pihak yang tidak disukai’ (Sitaresmi dan Fasya, 2011: 110).

Ini pun terjadi pada makna “vaksin” yang semula positif bisa saja bergeser negatif dalam kasus “vaksin palsu”. Vaksin palsu cenderung bermakna rendah, yang bisa saja diartikan vaksin yang dibuat tidak sesuai isi dan fungsinya atau tidak diketahui sumbernya, sehingga mengancam kesehatan dan daya hidup masyarakat. Hal inilah yang penulis kira penting dilakukan mengingat kamus besar dapat dijadikan sumber rujukan yang andal dalam memahami makna kata suatu bahasa sebagaimana misi Pusat Bahasa. Kita dapat mengusulkan sejumlah kosakata baru yang tersebar di media massa dan lainnya terkait data-data bahasa yang bersemayam dalam kasus vaksin palsu.

Contohnya dalam data yang penulis pindai dari warta Kompas (15/7) versi cetak dan elektronik seperti “vaksin palsu”, “vaksin ulang”, “vaksin impor”, “mafia vaksin”, “vaksin asli”. Semua istilah ini dapat dimaknai sebagai data bahasa yang memperkaya perbendaharaan kita, khususnya terkait istilah kedokteran dalam kamus besar KBBI mutakhir.

Dengan cara itu, diharapkan generasi masa depan akan mengetahui apa itu vaksin palsu, ijazah palsu, atau kasus kepalsuan lainnya. Sehingga ada nilai edukasi di dalamnya. Belajar dari sejarah nenek moyangnya. Bukankah kita masih percaya bahwa sejarah adalah pengalaman yang berharga, sebagaimana Bung Karno gelorakan, bukan? Maka dari itu, mulai dari sekarang marilah berbenah!

*Penulis adalah Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia UPI. Bergiat di Sanggar Budidaya Linguistik (SBL) UPI dan Arena Studi Apresiasi Sastra (ASAS) UPI. Tulisannya pernah termuat di Analisa, Fajar Sumatra, Media Indonesia, Koran Sindo, Koran Madura, Koran Merapi, Riau Pos, Suara Karya.

nama : Iwan Ridwan

no. rekening : Bank BNI a.n. Iwan Ridwan 0306149092

no. kontak : 089663739806

akun medsos : Iwan Al’Wadi (Facebook)

alamat : Jalan Gerlong Girang Gg. Geger Arum 2

No. 26 RT 04/RW 06 Kec. Sukasari Kab. Bandung, 40154