Evaluasi pelaksanaan program imunisasi
Yüklə 157,69 Kb. Pdf görüntüsü
|
|
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini akan membahas masukan (input), proses (process) dan keluaran (ouput) sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Masukan meliputi tenaga, dana, sarana dan prasarana serta pedoman teknis dan SOP pada pelaksanaan imunisasi dasar. Proses terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta supervisi dalam pelaksanaan imunisasi dasar. Sedangkan keluaran untuk mengetahui capaian cakupan imunisasi dasar yang sudah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang.
Tenaga pengelola imunisasi ada pada setiap tingkat mulai tingkat propinsi sampai pada tingkat puskesmas. Tenaga pelaksana di tingkat puskesmas terdiri dari petugas imunisasi, pelaksana
dan
pengelola program
imunisasi. Tenaga
pelaksana di tingkat kabupaten/kota terdiri dari pengelola program imunisasi, pengelola vaksin dan cold chain. Dari hasil wawancara mendalam terhadap informan didapatkan data bahwa tenaga pelaksana program imunisasi sudah cukup dari segi jumlah dan sesuai kualifikasi pendidikannya namun belum adanya pelatihan khusus imunisasi bagi tenaga pelaksana di lapangan. Perlu
e-ISSN:2528-66510;Volume 5;No.3(June, 2020): 865-874 Jurnal Human Care 868
untuk peningkatan pencapaian program. Hasil observasi pada saat pelayanan imunisasi, ditemukan petugas tidak
memberikan penyuluhan sebelum pemberian imunisasi secara maksimal yang berhubungan dengan jenis vaksin, manfaat imunisasi, akibat apabila tidak diberi imunisasi, kemungkinan terjadinya KIPI dan upaya-upaya yang harus dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tenaga untuk pelaksanaan program imunisasi yang ada di Puskesmas Lubuk Buaya sudah cukup dari segi jumlah dan sesuai
kualifikasi pendidikannya baik pengelola program yang ada di puskesmas maupun pelaksana yang ada di lapangan atau posyandu dengan berpendidikan minimal D- III Kebidanan dan D-III Keperawatan. Namun masih belum ada pelatihan imunisasi khusus bagi pelaksana imunisasi di lapangan, mereka hanya diberikan informasi pelatihan pada saat lokakarya mini (lokmin) di puskesmas oleh pimpinan. Petugas-petugas yang sudah mengikuti pelatihan selama ini tapi tidak mempunyai sertifikat. Pada puskesmas tidak ada tenaga khusus pengelola logistik imunisasi tapi
ketenagaannya dirangkap oleh penanggung jawab program imunisasi di puskesmas. Penelitian tentang faktor
yang berhubungan dengan cakupan imunisasi dipengaruhi oleh
keberadaan tenaga
pelaksana. Pelakasanaan program imunisasi mutlak memerlukan ketersediaan tenaga pelaksana imunisasi karena ini akan mempengaruhi lingkungan dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan imunisasi (Afriyanti, 2009).
tentang Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Sikap dan Keterampilan Petugas Pengelola Vaksin Program Imunisasi pada Unit Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna sikap dan keterampilan petugas sebelum mengikuti pelatihan dengan sesudah pelatihan pengelolaan vaksin
program imunisasi (Sasongko, 2011). Penelitian tentang Evaluasi Program Imunisasi Puskesmas di Kota Makasar tahun 2012
menyatakan ada
permasalahaan terhadap tenaga pelaksana di tingkat puskesmas dimana terdapat 52,6% petugas yang memiliki tugas rangkap di puskesmas. Pelaksanaan program
imunisasi harus
didukung oleh tenaga teknis yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan lapangan dan pengelola logistik (Kemenkes, 2013). Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan pengetahuan, sikap
dan keterampilan petugas/pengelola imunisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas petugas. Pelatihan yang dilaksanakan tersebut diharapkan terakreditasi dan mempunyai sertifikat. Pelatihan dapat diselanggarakan secara berjenjang oleh kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan atau lembaga swasta yang telah terakreditasi oleh kementerian (Kemenkes, 2017). Tenaga pada pelaksanaan program imunisasi akan merencanakan dan akan menghasilkan pelayanan
terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan imunisasi, tenaga pelaksana yang tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang tidak memadai maka mustahil tujuan pelayanan dalam melaksanakan program imunisasi akan tercapai dengan maksimal. Perlu dilaksanakan pelatihan untuk
peningkatan kapasitas petugas/pelaksana program
imunisasi dalam
rangka mewujudkan pelayanan imunisasi yang berkualitas. Berdasarkan hasil pengumpulan data penelitian sumber dana untuk pelaksanaan program imunisasi adalah yang berasal dari Pusat dan dari dana BOK untuk operasional pelaksanaan program imunisasi. Sumber pendanaan untuk imunisasi dapat berasal dari pemerintah dan sumber pembiayaan lain e-ISSN:2528-66510;Volume 5;No.3(June, 2020): 865-874 Jurnal Human Care 869
undangan. Pendanaan yang bersumber dari pemerintah berbeda-beda pada tiap tingkat administrasi, tingkat pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN), tingkat propinsi bersumber dari APBN (dekon) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) propinsi, tingkat kabupaten/kota bersumber dari APBN (tugas perbantuan) dan APBD kabupaten/kota berupa DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Fungsi pemerintah pusat adalah dalam menjamin ketersedian vaksin dan alat suntik serta safety box, bimbingan teknis, pedoman pengembangan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian kualitas, kegiatan TOT (Training of trainer), advokasi, penelitian operasional, dan KIE (Komunikasi Informasi dan
Edukasi). Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab
menyiapkan biaya
operasional untuk
pelaksanaan pelayanan imunisasi, Biaya operasional yang dimaksud adalah transport dan akomodasi petugas, bahan habis pakai, penggerakan masyarakat, perbaikan serta pemeliharaan peralatan rantai vaksin dan kendaraan imunisasi, distribusi logistik dari kabupaten/kota sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemusnahan limbah medis imunisasi. Anggaran pembiayaan penyelenggaraan imunisasi yang ada ini secara berkesinambungan tentu akan
berkaitan dengan
ketercapaian tujuan
pelaksanaan program imunisasi ke depannya. (Kemenkes, 2017). Hasil penelitian tentang kelengkapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program imunisasi di Puskesmas Lubuk Buaya sudah tersedia dengan lengkap dari ketersedian vaksin dan peralatan cold chain. Hasil penelitian tentang Faktor yang Berhubungan dangan Cakupan Imunisasi di Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa puskesmas yang
ketersediaan sarana
prasarana vaksinnya memadai berhubungan dengan cakupan imunisasi, sedangkan puskesmas yang tidak memadai sarana prasarana vaksinnya mempunyai resiko memiliki cakupan imunisasinya dalam kategori rendah (Afriyanti, 2009). Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan logistik imunisasi program yaitu penyediaan vaksin, ADS, Yüklə 157,69 Kb. Dostları ilə paylaş:
|