Anggaran pendapatan dan belanja negara

MEMPERKUAT LEMBAGA MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam upaya penguatan lembaga masyarakat dan pemanfaatan kelembagaan pemerintah daerah antara lain sebagai berikut. Pertama, masih lemahnya kelembagaan ekonomi dan organisasi perdesaan yang berbasis masyarakat untuk menggerakan sistem perekonomian dan memperkuat modal sosial. Kedua, masih lemahnya pelaksanaan prinsip prinsip good governance oleh pemerintah desa khususnya dalam menciptakan inisiatif inisiatif pengembangan perekonomian desa dan pelayanan masyarakat.
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG STABIL, BERDAYA TAHAN, DAN BERKUALITAS. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar dan pengembangan perdesaaan perlu didukung oleh perekonomian yang lebih maju yang diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat secara berkelanjutan, perekonomian yang berkualitas, dan perekonomian yang stabil dan tahan menghadapi berbagai gejolak dan tekanan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan perekonomian semakin baik, namun kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan. Sejalan dengan perbaikan tersebut, investasi dan ekspor harus dapat ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh kemajuan sektor sektor utamanya seperti industri dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi harus dapat diarahkan pada pertumbuhan yang berkualitas yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Upaya untuk mendorong kemajuan perekonomian juga harus mempertimbangkan

ketersediaan pangan. Perkembangan ekonomi juga harus didukung peningkatan daya saing sektor riil yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur, termasuk didukung oleh UKM yang memiliki produktifitas yang tinggi dengan lebih membuka aksesnya terhadap sumberdaya yang produktif.

MENINGKATKAN DAYA TARIK INVESTASI, EKSPOR NONMIGAS, SERTA PARIWISATA. Walaupun perkembangan investasi menunjukkan kecenderungan yang meningkat namun upaya peningkatan investasi masih menghadapi permasalahan dan tantangan yang an tara lain: (i) perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengurusan perijinan; (ii) perlunya peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur; (iii) perlunya peningkatan ketersediaan energi; (iv) perlunya penyediaan berbagai skema insentif fiskal dan non fiskal guna meningkatkan daya saing usaha nasional; (v) perlu dilengkapinya peraturan pelaksanaan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal sehingga memberi kejelasan arahan bagi pelaku usaha; (vi) masih diperlukannya optimalisasi penyederhanaan administrasi perpajakan dan kepabeanan; (vii) perlu ditingkatkannya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (viii) masih perlunya peningkatan koordinasi program peningkatan iklim investasi antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah; (ix) ditingkatkannya kualitas promosi di dalam dan luar negeri; dan (x) masih perlunya pengembangan potensi investasi di daerah.
Dari sisi ekspor, meskipun kinerja ekspor nonmigas Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, berbagai permasalahan dan tantangan pokok masih harus dihadapi. Untuk menjaga pertumbuhan ekspor secara berkelanjutan, tantangan adalah meningkatkan diversifikasi pasar ekspor nonmigas, agar tidak bertumpu pada empat pasar ekspor tradisional (Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Uni Eropa) yang pangsanya sekarang masih sebesar sekitar 50 persen. Dengan mengatasi tantangan ini, tingkat ketergantungan ekspor nonmigas

terhadap pasar tradisional akan berkurang, sehingga ekspor nonmigas Indonesia akan lebih tangguh terhadap perubahan kondisi perekonomian global dan gejolak permintaan di keempat pasar ekspor tersebut. Masalah dan tantangan pokok lainnya adalah masih perlunya upaya untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, agar pertumbuhan utama ekspor nonmigas Indonesia tidak hanya ditopang oleh ekspor komoditas primer yang relatif bernilai tambah lebih rendah dan harganya cenderung lebih berfluktuasi; masih perlu disempurnakannya proses penyederhanaan prosedur ekspor agar dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan mempercepat waktu penyelesaian dokumen ekspor impor; masih besarnya hambatan non tarif di pasar ekspor baik tradisional maupun non tradisional; serta masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang mendukung kelancaran arus barang ekspor.

Dari sisi pariwisata, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, berbagai masalah dan tantangan yang masih harus dihadapi adalah: (i) belum optimalnya kesiapan destinasi pariwisata yang disebabkan terutama oleh pembangunan pariwisata terutama antara kawasan Barat dan Timur yang belum merata dan kurangnya kenyamanan dalam berwisata karena antara lain sarana dan prasarana menuju destinasi pariwisata belum sepenuhnya memadai; (ii) belum optimalnya pemasaran pariwisata yang disebabkan terutama oleh pemanfaatan media massa dalam dan luar negeri baik elektronik maupun cetak serta teknologi informasi sebagai sarana promosi belum maksimal, dan belum seluruh pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten mendukung promosi daerahnya sebagai destinasi wisata dan masih adanya berbagai peraturan daerah yang menghambat pengembangan pariwisata; (iii) belum mapannya kemitraan antar pelaku pariwisata yang disebabkan terutama oleh kerja sama pelaku ekonomi sosial budaya dengan pelaku pariwisata dan masyarakat belum berlangsung secara optimal, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intralembaga dan interlembaga maupun pusat dan daerah dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata belum maksimal, serta rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut diharapkan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata terutama dalam upaya peningkatan kontribusi devisa terhadap perolehan devisa dapat diatasi.
MENINGKATKAN MENDORONG KEMAJUAN SEKTOR INDUSTRI. Sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian. Namun demikian sektor industri masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup berat. Permasalahan yang dihadapi sektor industri dan sekaligus merupakan tantangan yang harus diatasi antara lain ketergantungan yang tinggi terhadap impor baik berupa bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen; keterkaitan antara sektor industri hulu dan sektor industri hilir dengan sektor ekonomi lainnya yang relatif masih lemah; struktur industri hanya didominasi beberapa cabang yang tahapan proses industri dan penciptaan nilai tambahnya pendek; ekspor produk industri didominasi oleh hanya beberapa cabang industri; lebih dari 60% kegiatan sektor industri berada di Jawa; dan masih lemahnya peranan kelompok industri kecil dan menengah sebagai industri pendukung. Di samping itu kondisi permesinan di beberapa kelompok industri perlu diperbaharui agar tetap kompetitif di pasar internasional.
MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA. Meskipun jumlah lapangan kerja yang tercipta antara Februari 2007 Februari 2008 sangat tinggi yaitu sekitar 4,5 juta lapangan kerja baru, namun secara absolut jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2008 masih tinggi yaitu mencapai 9,4 juta atau 8,46 persen dari angkatan kerja. Kondisi di atas menunjukkan bahwa tantangan pertama yang dihadapi adalah menciptakan kesempatan kerja terutama lapangan kerja formal seluas luasnya. Tantangan ini tidak mudah karena beberapa tahun terakhir, daya serap tenaga kerja yang mulai meningkat masih diserap oleh lapangan kerja informal. Di sisi lain, tenaga kerja formal diharapkan memiliki produktivitas tinggi serta memiliki kualifikasi dan kompetensi seuai dengan permintaan pasar kerja. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dapat dilaksanakan antara lain dengan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan melalui pemagangan di tempat kerja. Tantangan kedua adalah mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. Tantangan ini berkaitan dengan upaya memberikan kemudahan yang memungkinkan pekerja untuk pindah antar perusahaan, antarindustri, antarsektor dan antar daerah.

Tantangan ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan para pekerja informal yang mencakup 70 persen dari seluruh pekerja untuk memperkecil kesenjangan tingkat kesejahteraan antara pekerja informal dengan pekerja formal. Tantangan ini diikuti dengan pentingnya pemberdayaan UMKM yang banyak menyerap tenaga kerja informal; pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang banyak menyerap tenaga kerja informal; serta peningkatan kualitas pelayanan TKI yang akan bekerja di luar negeri.

MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS DAN AKSES UKM KEPADA SUMBERDAYA PRODUKTIF. Permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi oleh UKM saat ini adalah produktivitas UKM yang meningkat sangat lambat sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan yang masih lebar antar pelaku UKM dengan pelaku usaha besar. Padahal UKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai gambaran pada tahun 2006, meskipun UKM memberikan kontribusi yang cukup besar dalam PDB, namun produktivitas UKM per tenaga kerja hanya sebesar Rp. 12,1 juta, sangat kecil dibandingkan dengan produktivitas usaha besar yang mencapai sebesar Rp. 240,3 juta. Masih rendahnya tingkat produktivitas UKM ini selain disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia, juga disebabkan karena masih besarnya biaya transaksi dalam kegiatan usaha, dan keterbatasan kepada akses sumber permodalan, produksi, teknologi dan pemasaran. Keadaan ini menjadi penghambat kemajuan UKM dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing produk. Sementara itu, persaingan dalam memperoleh berbagai sumberdaya produktif juga semakin meningkat yang diiringi dengan pesatnya mobilitas sumberdaya tersebut serta upaya untuk menumbuhkan wirausaha yang berbasis pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kreativitas dan inovasi menjadi tantangan yang perlu untuk diatasi dalam mempercepat pertumbuhan UKM.
PENGAMANAN PASOKAN BAHAN POKOK. Dalam tahun 2007 dan awal tahun 2008, beberapa bahan kebutuhan pokok masyarakat di beberapa daerah, cukup sulit diperoleh dan harganya meningkat tajam, yang cukup memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Permasalahan dan tantangannya adalah meningkatkan penyediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan produksi, meningkatkan impor apabila diperlukan dan menyempurnakan sistem distribusi bahan pokok, baik yang didukung oleh sistem transportasi darat, laut maupun udara. Perkembangan harga bahan pokok yang cepat ini memerlukan pemantauan intensif dan evaluasi seksama, termasuk terhadap sistem distribusi dan stok bahan pokok Pemerintah dan dunia usaha yang tersebar di berbagai daerah serta belum terdata dan terpantau dengan baik. Tersedianya basis data tentang pusat pusat produksi, stok beserta matarantai distribusinya dan sistem pemantauan yang baik dapat menjaga kelancaran pasokan dan meredam terjadinya lonjakan harga bahan pokok secara berarti serta dapat menghindari terjadinya penimbunan dan penyelewengan distribusi yang mengurangi ketersediaannya. Selanjutnya, upaya stabilisasi harga bahan pokok memerlukan koordinasi kebijakan ekonomi makro seperti sasaran inflasi, kebijakan tarif ekspor dan impor, kebijakan subsidi khususnya BBM, TDL, pertanian dan suku bunga. Di samping itu, relatifnya tingginya harga bahan pokok di berbagai daerah yang sulit dijangkau dapat diatasi dengan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL. Ketahanan Pangan dalam negeri dinilai masih rentan karena pertumbuhan produksi pangan khususnya beras masih belum stabil, bahkan pada beberapa tahun terakhir rata rata pertumbuhan produksinya masih lebih rendah dari pertumbuhan penduduk. Selain itu, ketahanan pangan masyarakat masih belum didukung dengan meningkatnya akses rumah tangga terhadap pangan. Meskipun akhir akhir ini produksi pangan sudah meningkat secara signifikan, tetapi permasalahan pangan khususnya masalah distribusi pangan di beberapa lokasi yang terisolir masih saja terjadi. Untuk itu, maka upaya untuk mendorong swasembada pangan pokok yang sangat rentan terhadap lonjakan harga dan ketersediaan dalam negeri perlu terus ditingkatkan.

Akses pangan bagi rumah tangga relatif meningkat yang diindikasikan dengan semakin menurunnya kasus rawan pangan di tingkat rumah tangga, tetapi peningkatan akses pangan di tingkat rumah tangga masih perlu terus dilakukan agar kasus rawan pangan di tingkat rumah tangga semakin jarang terjadi. Dengan permasalahan pokok tersebut, penguatan kemampuan produksi pangan dalam negeri, perbaikan sistem distribusi dan tataniaga pangan, pengembangan sistem insentif yang mampu mempertahankan lahan lahan produktif dalam memproduksi bahan pangan, serta perbaikan diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat merupakan tantangan utama yang dihadapi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN. Erat kaitannya dengan ketahanan pangan, upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan masih perlu ditingkatkan. Masih rendahnya penguasaan teknologi pengolahan produk pertanian berakibat pada rendahnya nilai tambah produk pertanian. Selain penguasaan teknologi, pemanfaatan industri hasil pertanian juga relatif belum optimal, yang ditunjukkan oleh tingkat utilisasi industri hasil pertanian yang masih sangat rendah. Akibatnya, meskipun produksi komoditas pertanian dan perikanan tetap meningkat namun belum memberikan nilai tambah yang memadai untuk masyarakat petani dan nelayan karena kurang berkembangnya industri pertanian, perikanan dan kehutanan dalam negeri yang menyebabkan ekspor komoditas pertanian, perikanan, dan kehutanan masih didominasi oleh komoditas bahan baku industri.
Semenrara itu, peningkatan produksi perikanan masih mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh belum kondusifnya iklim usaha perikanan yang terkait dengan permodalan dan investasi, baik di pusat maupun di tingkat daerah, serta belum memadainya kegiatan penyuluhan, pendampingan teknologi, kelembagaan, dan lemahnya pengawasan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran perikanan terutama yang berada di daerah masih belum memadai, dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi yang berakibat pada frekwensi operasi nelayan melaut, peningkatan biaya input pembudidaya ikan/udang, serta peningkatan biaya pengadaan sarana dan prasarana perikanan baru.
Selanjutnya, di sisi lain terjadi pula penurunan kuantitas dan kualitas perikanan tangkap. Penurunan kuantitas dan kualitas ini sebagai akibat dari: (1) kegiatan ilegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing dan kapal yang tidak memiliki ijin penangkapan; (2) praktek penangkapan dan budidaya ikan yang tidak menggunakan kaidah keberlanjutan masih sering terjadi; serta (3) kerusakan sumber daya pesisir terutama terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, estuaria, dan pulau pulau kecil akibat pengaruh limbah yang berasal dari daratan dan eksploitasi manusia yang berlebih juga belum dapat secara optimal ditangani.
Dari sisi kehutanan, kebutuhan akan produk hasil hutan terutama kayu dari tahun ke tahun semakin meningkat akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi oleh kemampuan menghasilkan sumber bahan baku yang dibutuhkan, sehingga terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kapasitas industri yang ada dengan kemampuan penyediaan bahan baku. Oleh karena itu sumber sumber alternative bahan baku kayu bulat untuk industri harus dapat dikembangkan diantaranya melalui pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI), hutan Tanaman Rakyat (HTR), hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan.
Saat ini perspektif optimalisasi nilai manfaat hutan masih cenderung kepada pemanfaatan hasil hutan kayu yang merupakan sebagian kecil dari nilai manfaat hutan, sedangkan manfaat hutan lainya seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dengan fungsi sebagai penyedia udara bersih, penyerap karbon, keanekaragaman hayati, dan penyedia air bersih belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan harus dapat dikembangkan diantaranya melalui peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam serta pengembangan taman nasional model.
Degradasi hutan yang terus menerus terjadi yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan pembalakan liar berdampak buruk terhadap kualitas lingkungan secara umum. Beberapa tahun terakhir ini sering terjadi bencana banjir dan tanah longsor yang cukup parah di hampir sebagian besar wilayah. Saat ini laju degradasi hutan telah mencapai 1,08 juta ha/tahun sementara itu upaya rehabilitasinya sangat kecil yaitu sekitar 500   700 ribu ha/pertahun, ketimpangan tersebut menyebabkan semakin cepatnya kerusakan hutan dan lahan yang ada. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah mengupayakan rehabilitasi hutan dan lahan secara terus menerus dengan memaksimalkan sumber daya dan dana yang ada, meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran serta meningkatkan kelembagaan, mengendalikan pembalakan liar dengan penegakan hukum terhadap pelaku dan peningkatan kemampuan polisi hutan.
MENINGKATAN KAPASITAS MITIGAS DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM GLOBAL. Erat kaitannya dengan ketahanan pangan, sumber daya air dan energi, perubahan iklim global menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan kekeringan, perubahan musim tanam, peningkatan suhu dan pasang air laut yang ekstrem yang menyebabkan ketidakpastian nelayan untuk melaut. Tantangan yang dihadapi untuk mengatasi masalah ini diantaranya adalah: (i) melengkapi dan lebih mengakuratkan pendataan dan permodelan iklim regional untuk Indonesia untuk memudahkan para perencana pembangunan dan pelaksana pembangunan mengantisipasi dampak terjadinya perubahan iklim; (ii) memperbaiki pengintegrasikan tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim temasuk pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (iii) meningkatkan dan menseragamkan kepedulian dan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah yang masih rendah dan tidak seragam sehingga pembangunan sejalan dengan tujuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pengurangan risiko bencana; serta (iv) meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menangani perubahan iklim pengurangan risiko bencana dengan memanfaatkan struktur institusi yang telah ada.
DUKUNGAN PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIlL. Sektor rill merupakan motor penggerak dalam perekonomian. Oleh sebab itu, meskipun tidak mudah, kemampuan dan daya saing sektor rill perlu senantiasa ditingkatkan. Permasalahan pokok yang dihadapi pada peningkatan daya saing sektor riil antara lain sebagai berikut. Di bidang sumber daya air permasalahan dan tantangan pokoknya adalah mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air dalam memenuhi kebutuhan air irigasi dan industri serta pengendalian daya rusak air, serta meningkatan kinerja jaringan irigasi guna memenuhi kebutuhan air usaha tani terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Di bidang transportasi masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (1) meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan transportasi yang antara lain disebabkan oleh lemahnya regulasi dan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan budaya keselamatan, kelaikan prasarana dan sarana, serta manajemen transportasi; (2) menciptakan kondisi agar keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi dapat memenuhi standar keselamatan dan keamanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan standar internasional; (3) menciptakan kondisi yang mendorong dunia swasta mau berinvestasi dalam penyelenggaraan melalui restrukturisasi perundang undangan dan peraturan di bidang transportasi serta perbaikan iklim investasi sehingga tidak ada lagi monopoli dalam pelayanan transportasi.
Terkait dengan bidang energi masalah dan tantangan yang dihadapi adalah. (1) meningkatkan pemanfaatan energi primer non BBM untuk kepentingan domestik seperri gas bumi, panas bumi dan batubara serta energi baru terbarukan yang masih rendah; (2) meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan, jaringan transmisi dan distribusi yang masih rendah; (3) Harga energi konvensional/BBM yang belum mencerminkan keekonomiannya, sehingga pengembangan energi alternatif (gas bumi, panas bumi, batubara dan terbarukan) terhambat karena besarnya subsidi BBM;

(4) meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi yang masih rendah; (5) Reguiasi yang masih dalam transisi (pembatalan UU Ketenagalistrikan dan penyempurnaan UU Migas); serta (6) meningkatkan investasi migas, batubara, dan pengembangan energi termasuk infrastruktur energi. Dari sisi ketenagalistrikan, krisis listrik belum dapat teratasi. Krisis ini terutama terjadi karena selain masih belum ada sistem ketenagalistrikan nasional untuk menopang peningkatan pembangunan ekonomi secara memadai, juga karena kurang efisiennya sistem dan pengelolaannya, serta tingkat konsumsi BBM yang masih cukup tinggi. Oleh sebab itu tantangannya adalah mempercepat pembangunan pembangkit listrik non BBM serta mengembangkan jaringan penyalurannya secara tepat waktu. Hal ini tidak mudah karena upaya ini akan dihadapkan pada tantangan tersediri yaitu: (1) sulitnya mencari ketersediaan energi primer yang dibutuhkan seperti batubara dan gas, mengingat terbatasnya ketersediaan produksi dalam negeri serta infrastruktur transportasinya; (2) sulitnya melakukan pembebasan lahan dan upaya mencapai titik temu kompensasi lahan yang terkena dampak pembangunan fasilitas ketenagalistrikan juga menjadi tantangan yang setiap tahun terus berlanjut; serta (3) keterbatasan dalam pendanaan karena kepercayaan perbankan internasional dalam menyalurkan pendanaannya dalam investasi pembangkit listrik swasta di Indonesia. masih belum mengalami perkembangan yang berarti.

Dari sisi pos dan telekomunikasi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan tingkat pemanfaatan infrastruktur dan layanan pos dan telematika yang masih rendah dalam menciptakan peluang ekonomi, serta menggeser pola penggunaan layanan pos dan telematika, yaitu dari hanya sebagai alat komunikasi (konsumtif) menjadi pencipta peluang usaha (produktif), tingkat pemanfaatan infrastruktur dan layanan pos dan telematika ini disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur pos dan telematika yang memadai, rendahnya e literasi, tingginya ketergantungan kepada teknologi proprietary, terbatasnya pengembangan aplikasi dan konten Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lokal, dan kurangnya dukungan dari industri dalam negeri.
Selanjutnya, di sisi perumahan dan permukiman masalah dan tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya dukungan prasarana sarana dasar permukiman yang menunjang sektor industri, perdagangan, kawasan pariwisata, dan pusat pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan dalam mendukung peningkatan daya saing dalam sektor riil.
MENINDAK DAN MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI. Di samping berbagai permasalahan dan tantangan pokok yang secara langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat, dalam tahun 2009 masih harus dihadapi berbagai permasalahan dan tantangan pokok yang terkait dengan hal hal yang tidak secara langsung terkait dengan kesejahteraan rakyat. Permasalahan dan tantangan pokok tersebut diantaranya adalah masih perlunya berbagai upaya untuk menekan tindak pidana korupsi, keterbatasan ketersediaan pelayanan publik, serta masih perlunya penyempurnaan iklim demokrasi.
Permasalahan dan tantangan yang yang dihadapi dalam rangka pemberantasan korupsi khususnya dalam upaya penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah mengoptimalkan penanganan kasus korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Banyaknya praktek korupsi yang terjadi hampir pada semua bidang, menyebabkan penanganannyapun memerlukan kerja keras dari aparat penegak hukum, baik itu yang berada di KPK maupun Kejaksaan. Oleh karena keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka penanganan kasus korupsi dilakukan dengan melalui penentuan prioritas khususnya kasus kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Keadaan inilah yang antara lain menyebabkan adanya kesan tebang pilih dalam hal penanganan kasus korupsi yang ada pada saat ini. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya kesan diskriminasi dalam hal penanganan kasus korupsi maka perlu dilakukan upaya penentuan prioritas kasus yang ditangani dengan lebih akuntabel.