PRIORITAS 7 : PENGUATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI
No
Fokus /
Kegiatan Prioritas
Keluaran
Program
Instansi Pelaksana
Fokus 1 : Peningkatan kemampuan alutsista TNI dan Alut Polri serta Peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan alut Polri
a.
Penggantian dan Pengembangan Alutsista TNI
Kesiapan alutsista integratif TNI menjadi 40 persen dari jumlah saat ini
Pengembangan Pertahanan Integratif
Dephan/ TNI
Kesiapan alutsista TNI AD menjadi 38 persen dari jumlah saat ini
Pengembangan Pertahanan Matra Darat
TNI AD
Kesiapan alutsista TNI AL menjadi 41 persen dari jumlah yang ada saat ini
Pengembangan Pertahanan Matra Laut
TNI AL
Kesiapan alutsista TNI AU menjadi 43 persen dari jumlah yang ada saat ini
Pengembangan Pertahanan Matra Udara
TNI AU
Kesiapan alutsista TNI rata-rata mencapai 40 persen dari jumlah yang ada saat ini
Pengembangan Industri Pertahanan
Dephan/TNI
b.
Pengembangan peralatan Polri
Kesiapan peralatan Polri mencapai 70 persen dari kondisi yang ada saat ini
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian
Polri
c.
Pengembangan sistem industri pertahanan
Ditetapkannya sejumlah peraturan perundangan yang mengatur mekanisme pengembangan industri pertahanan
Pengembangan Industri Pertahanan
Dephan/ TNI
d.
Pemanfaatan fasilitas pemeliharaan dan penyerapan secara signifikan produk industri pertahanan nasional
Meningkatnya jumlah dan jenis alutsista TNI dan alut Polri produk industri pertahanan nasional untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan
Pengembangan Industri Pertahanan
Dephan/ TNI
Fokus 2 : Pengembangan profesionalitas dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri
a.
Pengembangan profesionalitas personil TNI dan Polri
Terpeliharanya kekuatan dan kemampuan prajurit TNI
Pengembangan Pertahanan Integratif
Dephan/ TNI
Pengembangan Pertahanan Matra Darat
TNI AD
Pengembangan Pertahanan Matra Laut
TNI AL
Pengembangan Pertahanan Matra Udara
TNI AU
Terpeliharanya kekuatan dan kemampuan anggota Polri
Program SDM Kepolisian
Polri
b.
Pembangunan dan pengembangan fasilitas TNI dan Polri
Tersedianya secara memadai barak, rumah dinas, atau bangunan-bangunan komando, serta pusdiklat dan rumah sakit
Pengembangan Pertahanan Integratif
Dephan/ TNI
Pengembangan Pertahanan Matra Darat
TNI AD
Pengembangan Pertahanan Matra Laut
TNI AL
Pengembangan Pertahanan Matra Udara
TNI AU
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian
Polri
Fokus 3 : Pengamanan batas negara pada sekitar pulau-pulau kecil terluar dan wilayah-wilayah perbatasan
a.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos pertahanan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran wilayah dan kedaulatan
Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-dan PNG di Papua
Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI
Dephan/ TNI
b.
Peningkatan operasional penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-plau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan
Terselenggaranya penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-pulau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan
Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI
Dephan/ TNI
c.
Peningkatan kerjasama bilateral pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan
Peningkatan kerjasama bilateral melalui forum GBC Indonesia – Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia, JWG Indonesia-Philipina, dan SOSEK MALINDO
Pembangunan fasilitas pos-pos permanen pengamanan perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, dan RI-PNG
Kerjasama Militer Internasional
Dephan/ TNI
d.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka pencegahan tindak kejahatan transnasional
Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalar-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-dan PNG di Papua
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian
Polri
Fokus 4 : Penanggulangan dan pencegahan gangguan keamanan laut
a.
Pengembangan prasarana dan sarana termasuk early warning system
Pengadaan kapal markas, pembentukan UPT di 6 provinsi, terbangunnya stasiun koordinasi keamanan laut, pengadaan early warning system
Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
KemenkoPolhukam
(Bakorkamla)
b.
Operasi bersama keamanan laut dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia
Meningkatnya intensifikasi operasi bersama keamanan laut
Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
KemenkoPolhukam
(Bakorkamla)
c.
Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan
Terselenggaranya 180 hari operasi terpadu, teroperasionalkannya 21 kapal pengawas, terbentuknya 132 kelompok masyarakat pengawas, terselenggaranya pentaatan dan penegakan hukum di 5 unit kerja peradilan perikanan dan pengembangan 5 UPT pengawas
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
DKP
Fokus 5 : Pencegahan dan pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya
a.
Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba
Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara kejahatan di bidang narkoba
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
BNN
b.
Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba
Bertambahnya jumlah dan perlengkapan pusat-pusat pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
BNN
c.
Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba
Bertambahnya masyarakat yang mengerti dan sadar bahaya narkoba
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
BNN
d.
Penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba
Tersosialisasinya pencegahan penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Depkominfo
e.
Pengungkapan jaringan kejahatan transnasional perdagangan manusia dan perlindungan korban
Menurunnya kejahatan transnasional perdagangan manusia dan terlindunginya korban
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Polri
f.
Pengamanan Kawasan Hutan
Operasi hutan lestari 100 kali di 10 provinsi paling rawan, khususnya di hutan lindung, operasi gabungan 150 kali di 10 provinsi
Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
Dephut
Fokus 6 : Penyelesaian dan pencegahan konflik
a.
Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila
Terlaksananya diseminasi informasi tentang ideologi Pancasila melalui media massa dan dialog
Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
Kemenko Polhukam
b.
Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya sosialisasi/desiminasi informasi wawasan kebangsaan melalui media massa dan dialog
Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
Kemenko Polhukam
Sosialisasi oleh 200 ormas kepada masyarakat
Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
Depdagri
c.
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik
Penguatan forum dan sistem kewaspadaan dini masyarakat di 6 wilayah konflik; Meningkatnya kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik
Pemulihan Wilayah Pasca konflik
Depdagri
d.
Penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Media Center di Poso, Papua, Maluku, Maluku Utara, NAD, dan NTB serta Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
Terbangun dan berfungsinya Media Center di 10 provinsi dan tersedianya informasi dan SDM aparatur yang berkualitas
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Depkominfo
f.
Penguatan Ruang Publik bagi pencegahan dan Penyelesaian Konflik
Fasilitasi pembentukan forum dialog penguatan kesatuan bangsa di 6 wilayah konflik
Pemulihan Wilayah Pasca konflik
Depdagri
g.
Pengefektifan Sistem Kewaspadaan Dini Sosial Politik
Berfungsinya sistem kewaspadaan dini sosial politik secara efektif
Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
Kemenko Polhukam
h.
Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Berbagai Pihak dalam Penyelesian Konflik
Meningkatnya Kapasitas Desk Aceh, Desk Papua, Desk Sulteng, Desk Perbatasan dan Pulau Terluar/kecil dan koordinasi penyelesaian konflik lainnya
Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
Kemenko Polhukam
i.
Pemantapan community policing dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya
Makin berperannya tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya dalam mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Polri
Fokus 7 : Penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme serta peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme
a.
Peningkatan kelembagaan Badan Koordinasi Penanganan Terorisme
Peningkatan pencarian, penangkapan dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme
Meningkatnya jumlah penangkapan dan proses hukum tokoh-tokoh kunci terorisme
Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
Polri
c.
Kerjasama bilateral dalam hal penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme
Kerjasama kawasan dan regional dalam penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme
Meningkatnya penanganan terorisme yang bersifat lintas negara
Menurunnya potensi aksi terorisme lintas negara
Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara
BIN
Fokus 8 : Penguatan intelijen untuk mewujudkan keamanan nasional
a.
Meningkatkan sarana dan prasarana intelijen pusat dan daerah
Meningkatnya kemampuan lembaga dan SDM intelijen pusat dan daerah
Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara
BIN
Meningkatnya kemampuan intelijen TNI
Pengembangan Pertahanan Integratif
Mabes TNI
Terbangun sistem informasi intelejen pertahanan
Pengembangan Pertahanan Integratif
Mabes TNI
Meningkatnya kemampuan intelijen Polri
Strategi Keamanan dan Ketertiban
Polri
b.
Operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi konflik, separatisme, dan terorisme