Matriks prioritas, fokus, dan kegiatan prioritas rencana kerja pemerintah tahun 2008


PRIORITAS 7 : PENGUATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI



Yüklə 1,19 Mb.
səhifə8/9
tarix14.04.2017
ölçüsü1,19 Mb.
#14151
1   2   3   4   5   6   7   8   9

PRIORITAS 7 : PENGUATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI

No


Fokus /

Kegiatan Prioritas

Keluaran

Program

Instansi Pelaksana

Fokus 1 : Peningkatan kemampuan alutsista TNI dan Alut Polri serta Peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan alut Polri




a.

Penggantian dan Pengembangan Alutsista TNI

Kesiapan alutsista integratif TNI menjadi 40 persen dari jumlah saat ini


Pengembangan Pertahanan Integratif

Dephan/ TNI







Kesiapan alutsista TNI AD menjadi 38 persen dari jumlah saat ini


Pengembangan Pertahanan Matra Darat

TNI AD







Kesiapan alutsista TNI AL menjadi 41 persen dari jumlah yang ada saat ini


Pengembangan Pertahanan Matra Laut

TNI AL







Kesiapan alutsista TNI AU menjadi 43 persen dari jumlah yang ada saat ini


Pengembangan Pertahanan Matra Udara

TNI AU







Kesiapan alutsista TNI rata-rata mencapai 40 persen dari jumlah yang ada saat ini



Pengembangan Industri Pertahanan

Dephan/TNI

b.

Pengembangan peralatan Polri

Kesiapan peralatan Polri mencapai 70 persen dari kondisi yang ada saat ini



Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian

Polri

c.

Pengembangan sistem industri pertahanan


Ditetapkannya sejumlah peraturan perundangan yang mengatur mekanisme pengembangan industri pertahanan



Pengembangan Industri Pertahanan

Dephan/ TNI

d.

Pemanfaatan fasilitas pemeliharaan dan penyerapan secara signifikan produk industri pertahanan nasional

Meningkatnya jumlah dan jenis alutsista TNI dan alut Polri produk industri pertahanan nasional untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan



Pengembangan Industri Pertahanan

Dephan/ TNI

Fokus 2 : Pengembangan profesionalitas dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri







a.

Pengembangan profesionalitas personil TNI dan Polri

Terpeliharanya kekuatan dan kemampuan prajurit TNI

Pengembangan Pertahanan Integratif


Dephan/ TNI










Pengembangan Pertahanan Matra Darat


TNI AD










Pengembangan Pertahanan Matra Laut


TNI AL










Pengembangan Pertahanan Matra Udara


TNI AU







Terpeliharanya kekuatan dan kemampuan anggota Polri

Program SDM Kepolisian


Polri

b.

Pembangunan dan pengembangan fasilitas TNI dan Polri

Tersedianya secara memadai barak, rumah dinas, atau bangunan-bangunan komando, serta pusdiklat dan rumah sakit

Pengembangan Pertahanan Integratif


Dephan/ TNI







Pengembangan Pertahanan Matra Darat

TNI AD










Pengembangan Pertahanan Matra Laut



TNI AL










Pengembangan Pertahanan Matra Udara


TNI AU










Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian


Polri

Fokus 3 : Pengamanan batas negara pada sekitar pulau-pulau kecil terluar dan wilayah-wilayah perbatasan







a.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos pertahanan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran wilayah dan kedaulatan

Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-dan PNG di Papua


Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI

Dephan/ TNI


b.

Peningkatan operasional penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-plau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan

Terselenggaranya penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-pulau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan

Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI


Dephan/ TNI

c.

Peningkatan kerjasama bilateral pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan


  • Peningkatan kerjasama bilateral melalui forum GBC Indonesia – Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia, JWG Indonesia-Philipina, dan SOSEK MALINDO

  • Pembangunan fasilitas pos-pos permanen pengamanan perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, dan RI-PNG




Kerjasama Militer Internasional

Dephan/ TNI

d.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka pencegahan tindak kejahatan transnasional


Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalar-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-dan PNG di Papua


Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian

Polri


Fokus 4 : Penanggulangan dan pencegahan gangguan keamanan laut










a.

Pengembangan prasarana dan sarana termasuk early warning system

Pengadaan kapal markas, pembentukan UPT di 6 provinsi, terbangunnya stasiun koordinasi keamanan laut, pengadaan early warning system

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri


KemenkoPolhukam

(Bakorkamla)





b.

Operasi bersama keamanan laut dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia

Meningkatnya intensifikasi operasi bersama keamanan laut

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

KemenkoPolhukam

(Bakorkamla)



c.

Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan

Terselenggaranya 180 hari operasi terpadu, teroperasionalkannya 21 kapal pengawas, terbentuknya 132 kelompok masyarakat pengawas, terselenggaranya pentaatan dan penegakan hukum di 5 unit kerja peradilan perikanan dan pengembangan 5 UPT pengawas

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

DKP

Fokus 5 : Pencegahan dan pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya







a.

Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba

Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara kejahatan di bidang narkoba

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

BNN

b.

Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba

Bertambahnya jumlah dan perlengkapan pusat-pusat pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba


BNN

c.

Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba


Bertambahnya masyarakat yang mengerti dan sadar bahaya narkoba

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba


BNN

d.

Penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba

Tersosialisasinya pencegahan penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Depkominfo

e.

Pengungkapan jaringan kejahatan transnasional perdagangan manusia dan perlindungan korban

Menurunnya kejahatan transnasional perdagangan manusia dan terlindunginya korban

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat


Polri

f.

Pengamanan Kawasan Hutan

Operasi hutan lestari 100 kali di 10 provinsi paling rawan, khususnya di hutan lindung, operasi gabungan 150 kali di 10 provinsi


Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Dephut


Fokus 6 : Penyelesaian dan pencegahan konflik










a.

Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila

Terlaksananya diseminasi informasi tentang ideologi Pancasila melalui media massa dan dialog


Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

Kemenko Polhukam

b.

Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan


Terlaksananya sosialisasi/desiminasi informasi wawasan kebangsaan melalui media massa dan dialog


Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

Kemenko Polhukam

Sosialisasi oleh 200 ormas kepada masyarakat

Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional


Depdagri

c.

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik

Penguatan forum dan sistem kewaspadaan dini masyarakat di 6 wilayah konflik; Meningkatnya kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik


Pemulihan Wilayah Pasca konflik

Depdagri

d.

Penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Media Center di Poso, Papua, Maluku, Maluku Utara, NAD, dan NTB serta Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal


Terbangun dan berfungsinya Media Center di 10 provinsi dan tersedianya informasi dan SDM aparatur yang berkualitas

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Depkominfo

f.

Penguatan Ruang Publik bagi pencegahan dan Penyelesaian Konflik

Fasilitasi pembentukan forum dialog penguatan kesatuan bangsa di 6 wilayah konflik


Pemulihan Wilayah Pasca konflik

Depdagri

g.

Pengefektifan Sistem Kewaspadaan Dini Sosial Politik


Berfungsinya sistem kewaspadaan dini sosial politik secara efektif

Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

Kemenko Polhukam

h.

Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Berbagai Pihak dalam Penyelesian Konflik

Meningkatnya Kapasitas Desk Aceh, Desk Papua, Desk Sulteng, Desk Perbatasan dan Pulau Terluar/kecil dan koordinasi penyelesaian konflik lainnya

Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

Kemenko Polhukam


i.

Pemantapan community policing dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya

Makin berperannya tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya dalam mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Polri

Fokus 7 : Penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme serta peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme




a.

Peningkatan kelembagaan Badan Koordinasi Penanganan Terorisme

Meningkatnya koordinasi penanganan tindak kejahatan terorisme

Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Kemenko Polhukam

b.

Peningkatan pencarian, penangkapan dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme

Meningkatnya jumlah penangkapan dan proses hukum tokoh-tokoh kunci terorisme

Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Polri

c.

  • Kerjasama bilateral dalam hal penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme

  • Kerjasama kawasan dan regional dalam penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme

  • Meningkatnya penanganan terorisme yang bersifat lintas negara

  • Menurunnya potensi aksi terorisme lintas negara

Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

BIN

Fokus 8 : Penguatan intelijen untuk mewujudkan keamanan nasional










a.

Meningkatkan sarana dan prasarana intelijen pusat dan daerah

Meningkatnya kemampuan lembaga dan SDM intelijen pusat dan daerah


Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

BIN







Meningkatnya kemampuan intelijen TNI

Pengembangan Pertahanan Integratif

Mabes TNI







Terbangun sistem informasi intelejen pertahanan

Pengembangan Pertahanan Integratif

Mabes TNI







Meningkatnya kemampuan intelijen Polri

Strategi Keamanan dan Ketertiban

Polri

b.

Operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi konflik, separatisme, dan terorisme

Teredamnya potensi gangguan keamanan , ketertiban, krimininalitas, konflik, separatisme, dan terorisme

Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

BIN







Terdeteksinya ancaman gangguan pertahanan negara

Pengembangan Pertahanan Integratif

Mabes TNI







Terdata dan termonitornya pelaku tindak pidana

Strategi Keamanan dan Ketertiban

Polri







Terdeteksi dan terungkapnya jaringan peredaran gelap narkoba

Pencegahan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba


BNN

Yüklə 1,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin