Matriks prioritas, fokus, dan kegiatan prioritas rencana kerja pemerintah tahun 2008

PRIORITAS 8: PENANGANAN BENCANA, PENGURANGAN RISIKO BENCANA, DAN PENINGKATAN PENANGGULANGAN FLU BURUNG

No.	Fokus/Kegiatan Prioritas	Keluaran	Program	Instansi Pelaksana
Fokus 1a: Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di NAD-Nias
	Peningkatan, pengembangan dan penguatan landasan pemulihan NAD-Nias yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Semakin baiknya kinerja dan pelayanan infrastruktur di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota Meningkatnya koordinasi serta kerjasama tingkat wilayah antara pemerintah daerah, donor dan NGO di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota Bersinerginya pembangunan infrastruktur dan prasarana layanan publik di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota Terlaksananya pengendalian program dan penerapan sistem akuntabilitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota Bersinerginya pembangunan yang sifatnya strategis dengan pembangunan yang dilaksanakan di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	BRR
	Peningkatan kehidupan masyarakat dan pengembangan wilayah NAD-Nias pasca bencana	Terealisasinya total 8.000 rumah baru dan penyewa Terbangunnya PSD 461 paket Rehabilitasi/rekonstruksi jalan nasional 232 km, jalan provinsi 243 km di Provinsi NAD, jalan provinsi di Nias 168 km, jalan kabupaten di NAD-Nias 864 km Tersedianya runway bandara Sultan Iskandar Muda dengan kapasitas Airbus A340 Terbangunnya pelabuhan laut Lhoksemauwe (untuk industri); Meulaboh, Calang, dan Sabang (untuk logistik); dan Langsa (untuk CPO) Tersedianya sarana kerja pemerintah untuk 545 daerah dan 5 unit peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik Tersedianya sarana dan prasarana sistem kehumasan untuk 15 kantor Pemda dan 27 forum komunikasi Terbangunnya 15 kantor/gedung pemerintah	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	BRR
Fokus 1b: Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di DIY-Jateng, serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah
	Penyelesaian pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan prasarana dasar	Penanganan jembatan Janti	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dep. PU
		Rumah dan prasarana dasar di DIY dan Jateng	Program Pemberdayaan Komunitas Pemukiman	Dep.PU
		Bantuan pembangunan dan perbaikan 600 unit rumah pasca bencana	Program Pengembangan Komunitas Perumahan	Kemenegpera
		Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Dep. ESDM
	Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan: - Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Dasar	Fasilitas dan layanan pendidikan . korban bencana di DIY dan Jateng	Program Pendidikan Dasar	Depdiknas
	- Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Menengah	Fasilitas dan layanan pendidikan . korban bencana di DIY dan Jateng	Program Pendidikan Menengah
	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar	Tersedianya puskesmas, poskedes, rumah dinas dokter	Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Depkes
	Jaminan KB berkualitas bagi rakyat miskin	Tersedianya sarana dan prasarana keluarga berencana serta alat/obat kontrasepsi	Program Keluarga Berencana	BKKBN
	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Pasca Bencana	Terbangunnya sarana prasarana pemerintahan pasca bencana di Kab Alor, Nabire, Gunung Kidul, Klaten, Ciamis, Cilacap, Bantul, Kota Solok, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	Depdagri
	Pembangunan Gedung dan Pembangunan Prasarana	Rehabilitasi kantor BPKP di Provinsi DIY	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	BPKP
	Bantuan modal pasca gempa untuk usaha mikro dan kecil melalui koperasi	Bantuan modal pada 100 koperasi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Kemeneg KUKM
	Peningkatan kehidupan sosial Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Wilayah - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (KHPP)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan KHPP di Provinsi Yogya	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kemeneg PP
	- Pemulihan warisan budaya yang rusak	Terlaksananya pemulihan benda cagar budaya dibawah pengelolaan BP3 DIY dan Jateng; dan terlaksananya pendukungan untuk pemulihan benda cagar budaya daerah di DIY dan Jateng	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Depbudpar
Fokus 2: Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana
a.	Pengembangan Sistem Manajemen Penanganan Bencana	30 propinsi :Terbentuknya lembaga penanganan bencana dan SDM yang memahami PB di pusat dan daerah serta menjabarkan RAN PRB ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB	Program Pemulihan Daerah yang Terkena Bencana	Bakornas PB
	Monitoring Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 paket	Program Pemulihan Daerah yang Terkena Bencana	Bakornas PB
b.	Pengembangan infrastruktur sistem deteksi dini tsunami (tsunami early warning system/TEWS) dan sistem integrasinya	Peningkatan kapasitas kelembagaan TEWS dan 1 Sistem integrasi	Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	Kemenegristek
c.	Penelitian gejala alam tsunami dalam rangka pembekalan pengetahuan bagi masyarakat	Terbentuknya teknologi informasi untuk mensiapsiagakan masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya di beberapa daerah rawan	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	LIPI
d.	Mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir	Terlaksananya kegiatan mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir di 11 lokasi wilayah pesisir rawan bencana	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP
Fokus 3: Pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam sistem deteksi dini dan mitigasi bencana
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kapasitas aparat Pemda dan masyarakat dalam mitigasi bencana, dan penanganan bahaya kebakaran di 33 Provinsi	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	Depdagri
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam dan Kerusuhan Sosial	1 paket	Program Pemulihan Daerah yang Terkena Bencana	Bakornas PB
	Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 paket	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bakornas PB
	Penyebaran informasi pada masyarakat mengenai bencana alam melalui berbagai media	Tersebarnya informasi bencana alam di seluruh Indonesia	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Depkominfo
	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial	Pemberian Bantuan Kebutuhan Sosial Dasar (sandang, pangan, pelatihan penanganan bencana, dapur umum, kader karang taruna)	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Depsos
	Dukungan pengembangan jaringan Tsunami Early Warning System (TEWS)	38 titik pengamatan pasang surut; 12 GPS; Data Geo Spatial Pulau Sumatera bagian barat	Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	Bakosurtanal
	Rancang bangun buoy dalam rangka penerapan sistem deteksi dini tsunami	5 unit buoy dan sistem integrasinya	Difusi dan Pemanfaatan IPTEK	BPPT
	Pelayanan data dan informasi dari satelit penginderaan jarak jauh dalam rangka penyediaan data spasial bagi sistem deteksi dini tsunami	Tersedianya Peta Geospasial data sistem deteksi dini	Penelitian dan Pengembangan IPTEK	LAPAN
	Meteorological Early Warning System (MEWS)	Terpasang dan beroperasinya MEWS di 3 lokasi	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMG
	Tsunami Early Warning System (TEWS)	Terpasang dan mulai beroperasinya TEWS di 160 lokasi serta terlaksananya sosialisasi dan simulasi sistem peringatan dini di 2 lokasi	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika	BMG
Fokus 4: Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana
	Pemetaan Multirawan Bencana alam terpadu	Peta multirawan bencana terpadu untuk Pulau Sumatera bagian barat dan Pulau Jawa bagian selatan	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Bakosurtanal
	Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berbasis bencana didukung data spatial	RTRW kabupaten/kota berbasis pengurangan resiko bencana	Penataan Ruang	Dep. PU
	Pemutakhiran peta dasar rupa bumi untuk dasar revisi/penyusunan peta tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten berbasis bencana	275 Nomor Lembar Peta (NLP) sebagian Pulau Papua, sebagian Kepulauan Maluku serta batas wilayah	Penataan Ruang	Bakosurtanal
	Perencanaan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan batas wilayah laut	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah tata ruang laut di 25 kabupaten/kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	DKP
	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) untuk mendukung berbagai aspek pembangunan wilayah	Data dasar Spatial Pulau Sumatera bagian barat	Penataan Ruang	Bakosurtanal
	Penyusunan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang	Panduan zoning regulation dan building code serta sosialisasinya	Penataan Ruang	Dep. PU
		Tersusunnya 6 Permendagri tentang penataan ruang di daerah	Penataan Ruang	Depdagri
	Penguatan dukungan sistem informasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang	Tersusunnya sistem informasi penataan ruang untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang	Penataan Ruang	Dep. PU
	Penguatan dukungan system informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang	Penerapan sistematika data penataan ruang bagi keperluan penyusunan RTRW (Pilot Project)	Penataan Ruang	Depdagri
	Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang	Penataan Ruang	Dep. PU
	Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang	2 paket	Penataan Ruang	Depdagri
	Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan laut dan pesisir	Fasilitasi penyusunan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 25 kabupaten/kota	Penataan Ruang	DKP
	Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yg berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan	Tersedianya pedoman penjabaran RTR dalam strategi pemanfaatan ruang dan pengendaliannya	Penataan Ruang	Dep. PU
	Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Tersosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka pengurangan resiko bencana	Penataan Ruang	Dep. PU
	Pembahasan dan penetapan peraturan pelaksana UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Tersusunnya RPP sebagai tindak lanjut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka pengurangan resiko bencana	Penataan Ruang	Dep. PU
Fokus 5: Peningkatan Penanggulangan Flu Burung
	Penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza	100 persen pasien/penderita penyakit flu burung yang ditemukan tertangani	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Depkes
b.	Penanganan dan pencegahan wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan	Pengadaan vaksin AI 200 juta dosis, rapid test 10 ribu dan fasilitasi poskeswan dan laboratorium di 33 propinsi, operasionalisasi surveillans, penurunan kasus flu burung pada hewan di 30 provinsi, penataan budidaya unggas pedesaan melalui VPF 200 kelompok, penataan unggas di pemukiman 20 kelompok	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Deptan,
		Meningkatnya peran Pemda dalam penanganan kasus flu burung di wilayahnya	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pemda / Menko Kesra / Komnas (FBPI)
		Terselenggaranya komunikasi dan informasi dan edukasi publik	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Menko Kesra / Komnas (FBPI)
		Tersosialisasinya bahaya flu burung melalui media cetak dan eliktronik, forum/dialog dan pertunjukkan rakyat	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Depkominfo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

1 Kegiatan yang dilaksanakan oleh DEPKEU dilaksanakan dalam fokus 2b

*^* Dukungan Depbudpar tercantum dalam peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri (MAK 4884) yaitu Dukungan untuk Pengembangan Indonesian Promotion Office/IPO (Rp. 9,0 M)

*^** 45,0 Miliar untuk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Rp 2,2 Miliar untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

 Untuk perpajakan dan kepabeanan terdapat dalam prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor dan dalam fokus mengnurangi hambatan pokok pada prosedur perizinan, administrasi perpajakan dan kepabeanan

 Untuk perpajakan dan kepabeanan terdapat dalam prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor dan dalam fokus mengnurangi hambatan pokok pada prosedur perizinan, administrasi perpajakan dan kepabeanan