Matriks prioritas, fokus, dan kegiatan prioritas rencana kerja pemerintah tahun 2008


PRIORITAS 5 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Yüklə 1,19 Mb.
səhifə6/9
tarix14.04.2017
ölçüsü1,19 Mb.
#14151
1   2   3   4   5   6   7   8   9

PRIORITAS 5 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN



No


Fokus /

Kegiatan Prioritas

Keluaran

Program

Instansi Pelaksana

Fokus 1: Stabilitas Harga Bahan-bahan Pokok







a.

Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton.

Penyediaan cadangan beras sehingga mencapai 1 juta ton.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan


Perum BULOG

b.

Stabilisasi / kepastian harga komoditas primer melalui DPM-LUEP

Pembelian gabah petani sebanyak 130 ribu ton, jagung 35 ribu ton di 27 provinsi.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.


Deptan

Fokus 2: Mendorong Pertumbuhan Yang Pro-Rakyat Miskin










a.

Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional termasuk perempuan pengusaha (PNPM-P)


Fasilitasi kepada 75.000 usaha mikro melalui 3000 koperasi/LKM.

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

Kemeneg KUKM

b.

Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM/KSP.

Fasilitasi kepada 1.000 LKM/KSP.


Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

Kemeneg KUKM

c.

Pelatihan fasilitator budaya/motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro melalui koperasi.


Fasilitasi kepada 1.000 koperasi

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

Kemeneg KUKM

d.

Rintisan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan.

Fasilitasi kepada 75 sentra/koperasi.


Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

Kemeneg KUKM

e.

Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi.

Fasilitasi kepada 375 koperasi.


Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

Kemeneg KUKM

f.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

15 SPDN, 100 kedai pesisir, dan bantuan sosial yang tersebar di 100 kabupaten/kota.


Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan.

DKP

g.

Pengembangan usaha perikanan skala kecil.

100 kelompok nelayan dan pembudidaya ikan untuk konsumsi masyarakat di 50 kab/kota.


Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan.

DKP

h.

Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga

57 persen (1,2 juta) keluarga Pra-Sejahtera dan KS-1 anggota UPPKS aktif berusaha.


Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

BKKBN

i.

Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah.

1.051.000 bidang (sertifikat) tanah, 500 ribu ha peta dasar pendaftaran tanah; 3.072 titik KDKN


Program Pengelolaan Pertanahan

BPN

j.

Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.


Fasilitasi kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kemenko Kesra

Fokus 3: Menyempurnakan dan Memperluas Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat







a.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perdesaan (Program Pengembangan Kecamatan).

Terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di 12.045 desa tertinggal yang terdapat di 2.389 Kecamatan lokasi PNPM-PPK


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Depdagri

b.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perkotaan (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan).

Penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 1.528 desa tertinggal dan 7.285 kelurahan yang terdapat di 955 kecamatan.


Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Dep PU

c.

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/RISE.

Penyediaan bantuan teknis di 237 kecamatan.

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Dep PU

d.

Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK)/SPADA

Penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 1.044 desa tertinggal yang terdapat di 158 kecamatan.


Program Pengembangan Kawasan Tertinggal

Kemeneg PDT

e.



Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Penyediaan prasarana dan sarana dasar di 1.800 desa tertinggal yang terdapat di 489 kecamatan.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Dep PU

f.

Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat

Perwujudan koordinasi program pembangunan berbasis masyarakat secara sistematis

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kemeneg PPN/

Bappenas



Fokus 4: Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar







a.

Beasiswa untuk siswa miskin jenjang pendidikan dasar disekolah dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsnawiyah (MTs)

Tersedianya beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 1.3 juta siswa SD dan 499 ribu siswa SMP, serta 360 ribu siswa MI dan 280 ribu siswa MTs


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Depdiknas

Depag


b.

Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).

Tersedianya beasiswa bagi 732 ribu siswa SMA/SMK serta bagi 210 ribu siswa MA.


Program Pendidikan Menengah.

Depdiknas

Depag


c.

Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi.

Tersedianya beasiswa bagi 161,7 ribu mahasiswa di PT umum dan 48,9 ribu mahasiswa di PTA

Program Pendidikan Tinggi.

Depdiknas

Depag


d.

Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.

76,8 juta penduduk miskin.

Program Upaya Kesehatan Perorangan.

Depkes

e.

Pelayanan kesehatan dasar bagi kelurga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (76,8 juta penduduk miskin)


Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Depkes

f.

Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin.

Tersedianya kontrasepsi gratis bagi 1.125.500 PB miskin dan 9.553.100 PA miskin di 73.500 desa/kelurahan dan 5.500 kecamatan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan


Program Keluarga Berencana

BKKBN

Fokus 5: Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin







a.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA).

Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) di 15 provinsi dan di 40 kabupaten/kota.


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Kemeneg PP

b.

Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Diberdayakannya keluarga fakir miskin, KAT, dan PMKS di beberapa kabupaten/kota di 33 provinsi.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.

Depsos

c.

Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

Tersedianya bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial di beberapa kabupaten/kota di 33 provinsi.


Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

Depsos

d.

Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat

Tersedianya pelayanan sosial dasar bagi PMKS termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat di 33 provinsi.


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Depsos

e.

Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan pengurangan pekerja anak serta penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).


Melayani pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs serta bantuan tunai bagi 700.000 RTSM

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

Depsos

f.

Penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin)

Menjamin ketersediaan beras dan kebutuhan pokok bagi rumah tangga miskin.


Program Subsidi

Perum BULOG

g.

Pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung PKH


Terfasilitasinya pekerja anak ke dalam program pendidikan di 7 provinsi

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Depnakertrans

Yüklə 1,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin